The reformasi intelijen indonesia Diaries
The reformasi intelijen indonesia Diaries
Blog Article
Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Danger-Based mostly Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem intelijen yang adaptif dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
Vigilance from a perceived communist risk remained an indicator of Suharto's 30-year presidency. The CIA explained the massacre as "on the list of worst mass murders from the twentieth century, combined with the Soviet purges with the 1930s, the Nazi mass murders through the 2nd Earth War, as well as Maoist bloodbath of the early 1950s."[10]
Left radical groups: all those who have a social-democratic or communist/ Marxist political orientation;
Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, Langkah kedua yang dapat ditempuh dalam penguatan intelijen negara adalah dengan memperkuat dan memperat koordinasi intelijen negara, terutama lewat Kominda.
Adat Law: Adat Law (hukum adat or adat recht) can be a set of neighborhood and regular laws and dispute resolution units in many parts of Indonesia. As a result, there's no united Adat Legislation for The entire Indonesian persons. A Dutch lawful scholar, Van Vollenhoven categorized Adat Law into 23 subdivisions depending on a mix of area and ethnicity. Its sources are unwritten rules evolving from and preserved by lawful recognition from the persons.
Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di era reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]
Jika terjadi kesalahan perintah oleh person maka yang seharusnya bertanggung jawab untuk ditindak secara hukum adalah pemberi perintah operasi.
Sedangkan Organisasi Papua Merdeka hingga kini masih gencar melakukan perlawanan terhadap Indonesia. Bahkan walaupun 1 Desember 2014 kemarin tidak terlalu terlihat perayaan ulang tahun OPM, namun di berbagai kalangan, bahkan mahasiswa asli daerah tersebut yang menunjukan solidaritas mereka terhadap OPM lewat media sosial.
Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.
Just after declaring independence in 1945, The federal government of Indonesia recognized its 1st intelligence agency, identified as Badan Istimewa. Colonel Lubis returned to lead the company, as did about 40 former Distinctive navy investigators.
Kerahasiaan adalah kunci dari definisi intelijen, sebab tanpa kerahasiaan, sebuah produk informasi atau aktivitas yang menghasilkannya bukanlah intelijen. Namun definisi ini berulang-ulang menggunakan kata “
Selama 32 tahun, Soeharto menggunakan alasan keamanan nasional, intelijen di bawah kendali militer bisa memasukan seseorang ke dalam penjara. Dengan dalih keamanan nasional, pers Baca selengkapnya harus berhenti terbit dan patuh keinginan presiden atau kroninya.
When this comes about, then the general public worry with regards to the President’s status as a single person of BIN as well as politicization of the Business will be out of place.
” yang sesungguhnya merefleksikan pemahaman aktivitas intelijen sebagau fungsi strategis suatu negara. Intelijen dipandang sebagai serangkaian aktivitas, baik analisis, koleksi, maupun aksi rahasia, yang dilakukan untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu bangsa yang akan ternegasikan apabila kerahasiaan hal ini tidak dapat dipenuhi dan mengakibatkan perilaku negara lain yang menjadi goal menjadi tidak terpengaruh.[19]